Ringkasan PP No. 28/08 ttg Pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan

Ringkasan Peraturan Pemerintah RI No. 28 th 2008 tentang Pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan.

Sanksi administrasi berupa denda besarnya dinyatakan dalam bentuk:

a. nilai rupiah tertentu;

b. nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum;

c. persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar;

d. persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar.

e. persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

A. NILAI RUPIAH TERTENTU;

Salah satunya :

  • Orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara, setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai,

Sanksi : –> denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

  • Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean. Jika ekspornya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai. Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

  • Orang yang mengeluarkan barang dari tempat penimbunan berikat sebelum diberikan persetujuan oleh pejabat bea dan cukai tanpa bermaksud mengelakkan kewajiban pabean, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

  • Importir, eksportir, pengusaha TPS, TPB, PPJK, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan. Sanksi : –> denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

  • Pembukuan wajib diselenggarakan dengan baik agar menggambarkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, dan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Pembukuan wajib diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, mata uang rupiah, dan bahasa Indonesia, atau dengan mata uang asing dan bahasa asing yang diizinkan oleh menteri.Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia. Sanksi : –> denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

  • Di atas sarana pengangkut atau di tempat lain yang berisi barang di bawah pengawasan pebean dapat ditempatkan Pejabat Bea dan Cukai.Apabila tidak menyediakan akomodasi, pengangkut atau pengusaha yang bersangkutan wajib memberikan bantuan yang layak.bantuan yang layak. Sanksi : –>denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

  • Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan. Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membuka setiap bungkusan atau pengemas yang akan diperiksa. Jika permintaan tidak dipenuhi: sanksi : –> denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

  • Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau pengusaha pengangkutan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor. yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

B. NILAI RUPIAH MINIMUM SAMPAI DENGAN MAKSIMUM;

Besarnya denda yang dinyatakan dalam nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum ditetapkan secara berjenjang dengan ketentuan apabila dalam 6 (enam) bulan terakhir terjadi:

  • 1 x pelanggaran, –> 1 x denda minimum;

  • 2 x pelanggaran, –> 2 x denda minimum;

  • 3 x s/d 4 x pelanggaran –> 5 x denda minimum;

  • 5 x s/d 6 x pelanggaran –> 7 x denda minimum;

  • Lebih dari 6 x pelanggaran –> 1 x denda maksimum.

Contoh :

Pada tgl 15 Juli, Impor yg dibongkar kurang yg di PIB –> (Sanksi : 25 juta s/d 250 juta)

Kurun waktu 6 bulan terakhir : 16 Januari – 15 Juli

Misalnya telah melakukan 3x pelanggaran,maka denda : 5 x denda minimium yaitu 125 juta.

C. PERSENTASE TERTENTU DARI BEA MASUK YANG SEHARUSNYA DIBAYAR;

Dihitung dari hasil perkalian persentase tertentu dengan bea masuk yang seharusnya dibayar.

(Denda = % Denda x BM seharusnya dibayar).

Salah satunya :

  • Orang yang tidak melunasi bea masuk atas barang impor dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi.

  • Orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

  • Orang yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan wajib membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

D. PERSENTASE TERTENTU MINIMUM SAMPAI DENGAN MAKSIMUM DARI KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK ATAU BEA KELUAR.

Salah satunya :

  • Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar

  • Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean. Apabila diakibatkan oleh adanya kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

Dihitung dengan tahapan :

1. Kurang bayar (%) = (BMSD – BMTD) / BMTD x 100%

2. Kurang bayar (%) —> Golongan % Denda

3. Denda = Golongan % Denda x (BMSD – BMTD)

BMSD : Bea masuk yg seharusnya dibayar

BMTD : Bea masuk yg telah dibayar

Golongan % Denda :

  • Kurang bayar s/d 25% : –> denda sebesar 100%

  • di atas 25% s/d 50% : –> denda sebesar 200%

  • di atas 50% s/d 75% :–> denda sebesar 400%

  • di atas 75% s/d 100% :–> denda sebesar 700%

  • di atas 100% :–> denda sebesar 1000%

Contoh :

Kirim PIB : 1 unit barang “A” Nilai pabean (harga) Rp. 10.000.000, HS : 10%

:–> Bea masuk = 1.000.000,-

Hasil penelitian BC : barang “A” Nilai pabean (harga) Rp.12.500.000,-, HS: 10%

–> Bea Masuk = 1.250.000,-

Pelanggaran : Memberitahukan Nilai pabean tidak benar yang mengakibatkan kekurangan Bea masuk (Psl.16 ayat 4 UU 17 th.2006).

Perhitungan Sanksi denda :

  1. Kurang bayar BM = BMSD – BMTD ( Rp.1.250.000,- – Rp.1.000.000,-) = Rp. 250.000,-

  2. % Kurang bayar = (Kurang bayar BM / BMTD) x 100%

= (Rp.250,000,- / Rp.1.000.000,-) x 100%

= 25 %

Dikenakan denda 100% dari kurang bayar BM.

  1. Besarnya Denda = 100% x Rp.250.000,-

= Rp. 250.000,-

E. PERSENTASE TERTENTU MINIMUM SAMPAI DENGAN MAKSIMUM DARI BEA MASUK YANG SEHARUSNYA DIBAYAR.

Salah satunya :

Orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk yang ditetapkan menurut

Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Dihitung dengan tahapan :

  1. PID = BM fasilitas yg disalhgunakan / Total BM yg mendapat fasilitas) x 100%

  2. PID (%) —> Golongan % Denda

  3. Denda = Golongan % Denda x BMSDB

PID : Perhit Interval Denda

Golongan % denda :

  • Kurang bayar s/d 20% :–>100%

  • Di atas 20% s/d 40% :–> 200%

  • Di atas 40% s/d 60% :–> 300%

  • Di atas 60% s/d 80% :–> 400%

  • Di atas 80% s/d 100% :–> 500%

Contoh :

Data Impor PT. A jenis barang “Z” jumlah 15 unit harga @ Rp.200.000,- (Rp.3.000.000,-), Tarif BM : dengan fasilitas 5% (Rp. 150.000,-) , tanpa fasilitas 15% (450.000,-).

Hasil Penelitian BC :

Importir memperjualbelikan 5 unit barang “Z” yg seharusnya tidak boleh diperjualbelikan.

= > 5 unit hargan @ Rp.200.000,- ( Rp.1.000.000,-) Tarif BM : dengan failitas 5% ( Rp.50.000,-), tanpa fasilitas 15% ( Rp. 150.000,-)

Pelanggaran : Importir menyalhgunakan fasilitas yang diterimanya (psl. 26 ayat 4 UU th 2006)

Perhitungan sanksi denda :

  1. Total BM yg mendapat fasilitas keringan BM (15 unit)

= Total BM tanpa fasilitas – Total BM dengan Fasilitas

= Rp. 450.000,- – Rp. 150.000,-

= Rp. 300.000,-

  1. BM Faqsilitas yg disalahgunakan (5 unit)

= Total BM tanpa fasilitas – Total BM dengan Fasilitas

= Rp. 150.000,- – Rp. 50.000,-

= Rp. 100.000,-

  1. Perhitungan Interval Denda (PID)

= (BM fasilitas yg disalahgunakan / Total BM yg mendapat fasilitas ) x 100%

= (Rp. 100.000,- / Rp. 300.000,-) x 100%

= 33,33%

Dikenakan denda 200% dari BMSDB

Besarnya Denda :

= 200% x BMSDB

= 200% x Rp. 100.000,-

= Rp. 200.000,-

Keterangan : Bea Masuk yg seharusnya dibayar (BMSDB) adalah jumlah bea masuk yg dibebaskan atau diberikan keringanan.

SANKSI ATAS IMPOR DENGAN TARIF BEA MASUK 0% :

Terhadap pelanggaran yang dikenai sanksi denda yg dihitung berdasar persentasi dari bea masuk : –> Sanksi Rp. 5.000.000,- per PIB.

Syarat : tidak ada barang lain yg dikenai denda

Pelanggaran yg ditemukan dari hasil Audit

Salah satunya :

  1. Orang yang mengeluarkan barang impor belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai, : –> sanksi denda sebesar Rp25.000.000,00 .

  2. Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor :–> sanksi denda sebesar Rp5.000.000,00

  3. Orang yang mengeluarkan barang dari tempat penimbunan berikat sebelum diberikan persetujuan oleh pejabat bea dan cukai tanpa bermaksud mengelakkan kewajiban pabean, : –> sanksi denda sebesar Rp75.000.000,00

  4. a. Importir, eksportir, pengusaha TPS, TPB, PPJK, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan. Sanksi : –> denda sebesar Rp50.000.000,-

b. Pembukuan wajib diselenggarakan dengan baik agar menggambarkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, dan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Pembukuan wajib diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, mata uang rupiah, dan bahasa Indonesia, atau dengan mata uang asing dan bahasa asing yang diizinkan oleh menteri.Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia. Sanksi : –> denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Dikenai denda 1 x untuk pelanggaran yang sama.

Surat penetapan sanksi

Pengenaan sanksi , ditetapkan dalam bentuk “Surat Penetapan”

Pengenaan sanksi harus ditetapkan dengan surat penetapan untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dikenai sanksi, agar yang bersangkutan mengetahui secara jelas ketentuan yang dilanggarnya. Apabila yang bersangkutan keberatan atas pengenaan sanksi tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: