KB / EPTE

PENGERTIAN

Kawasan Berikat (KB) adalah suatu bangunan/kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, rancang bangun, rekayasa, penyortiran, pemeriksaan awal/akhir, pengepakan atas barang asal impor atau lokal yang hasilnya terutama untuk ekspor.

Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) adalah badan hukum yang memiliki, menguasai, mengolah dan menyediakan sarana/prasarana guna keperluan pihak lain, berdasarkan persetujuan menyelenggarakan Kawasan Berikat.

Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) adalah PT atau Koperasi yang melaksanakan usaha industri di

Kawasan Berikat.

FASILITAS YANG DIBERIKAN :

1. Penangguhan Bea Masuk, Tidak Dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor atas :

a. Impor barang modal/peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai PKB/PKB merangkap PDKB;

b. Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB;

c. Impor barang/bahan untuk diolah di PDKB.

  1. Pembebasan cukai atas pemasukan dari DPIL untuk diolah lebih lanjut;

3. Pembebasan bea masuk dan cukai serta tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 Impor atas

pengeluaran yang ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan;

4. Tidak dipungut PPN dan PPnBM atas :

a. Pemasukan BKP dari DPIL untuk diolah lebih lanjut;

b. Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lain untuk diolah lebih lanjut;

c. Pengeluaran barang/bahan ke perusahaan industri di DPIL/PDKB lain dalam rangka subkontrak;

d. Penyerahan kembali BKP hasil subkontrak oleh PKP di DPIL/PDKB lain kepada PDKB asal;

e. Peminjaman mesin/peralatan pabrik dalam rangka subkontrak kepada perusahaan industri di DPIL/PDKB lain dan pengembaliannya ke PDKB asal.

5. Penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan dari DPIL untuk diolah lebih lanjut oleh PDKB diberikan perlakuan perpajakan yang sama dengan perlakuan terhadap

barang yang diekspor;

6. Barang modal berupa mesin asal impor apabila telah melampaui jangka waktu dua tahun sejak pengimporannya atau sejak menjadi aset perusahaan dapat dipindahtangankan dengan tanpa kewajiban

membayar bea masuk yang terutang;

7. PDKB yang termasuk dalam Daftar Putih dapat mempertaruhkan jaminan berupa SSB kepada KPBC

yang bersangkutan untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari PDKB yang dipersyaratkan untuk mempertaruhkan jaminan;

8. PDKB dapat mensubkontrakkan sebagian kegiatan pengolahannya kecuali pekerjaan pemeriksaan awal,

pemeriksaan akhir, penyortiran dan pengepakan kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya;

  1. Mesin/peralatan pabrik yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaaan subkontrak dapat dipinjamkan oleh PDKB kepada PDKB lainnya atau sukkontrak di DPIL untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama dua kali 12 (dua belas) bulan;

10. Pengeluaran barang jadi berupa komponen (barang yang akan digabung dengan barang lain dalam

perakitan untuk menghasilkan barang berderajat lebih tinggi dan sifat hakikinya berbeda dari produk

semula) ke DPIL diperkenankan hingga sebesar 100 % dan untuk barang jadi lainnya sebesar 50 % dari

nilai realisasi ekspor atau pengeluaran ke PDKB lainnya yang telah dilakukan.

MANFAAT

1. Efisiensi waktu dengan tidak dilakukannya pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan Sementara (Pelabuhan).

2. Efisiensi waktu dengan pengajuan BC.23 yang dilakukan sebelum kapal/pesawat tiba.

3. Efisiensi waktu dan biaya dengan prosedur Truck Lossing.

4. Efisiensi waktu dan fasilitas perpajakan dan kepabeanan, sehingga PDKB dapat menikmati harga

kompetitif di pasar global.

5. Cash Flow perusahaan lebih terjamin.

6. Production Schedule lebih terjamin.

7. Membantu usaha pemerintah dalam rangka mengembangkan program keterkaitan antara perusahaan besar, menengah dan kecil melalui kegiatan pola sub-kontrak.

KEMUDAHAN EKSPOR

1. Pelayanan dokumen ekspor diberikan oleh petugas BC di KB termasuk pemberian persetujuan muat

sehingga barang ekspor milik PDKB di pelabuhan muat dapat langsung dimuat di atas kapal/pesawat.

2. Barang ekspor dari KB dimungkinkan untuk konsolidasi dengan barang ekspor lainnya sehingga

dapat menghemat biaya ekspor.

3. Dengan diberikannya fasilitas perpajakan, PDKB tidak perlu mengurus proses restitusi pajak karena

pemasukan barang ke KB tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor.

4. Pengiriman barang hasil olahan PDKB ke PDKB lainya dapat digabungkan dengan jumlah realisasi

ekspor untuk dasar perhitungan penjualan hasil olahan ke DPIL.

SYARAT-SYARAT FISIK :

1. Perusahaan berstatus PMDN, PMA, Non PMA/PMDN yang berbentuk PT, Koperasi atau Yayasan.

2. Memiliki/menguasai kawasan yang berlokasi di kawasan industri atau kawasan peruntuk-kan industri yang ditetapkan Pemda TK. II

3. Lokasi kawasan dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaran pengangkut

barang, tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain dan mempunyai fasilitas sistem hanya satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke/dari KB.

4. Kawasan memiliki pagar keliling yang merupakan batas pemisah yang jelas dengan kawasan lainnya.

5. PDKB harus memiliki secara terpisah tempat pengolahan, penimbunan bahan baku, barang jadi, dan bahan sisa serta barang rusak/busuk.

6. Menyediakan ruangan yang memadai bagi petugas Bea dan Cukai dalam melakukan pekerjaan dan pos

penjagaan di pintu utama

7. Memasang papan nama yang dapat dibaca dan tampak jelas di depan perusahaan.

BAGAIMANA MEMPEROLEH PERSETUJUAN

A. persetujuan sebagai KB atau PKB merangkap PDKB diberikan oleh Menkeu RI. Pengusaha cukup

mengajukan permohonan dengan menggunakan contoh seperti lampirkan I Kep Menkeu No.291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 dan melampirkan :

1. Copy Surat Persetujuan Usaha Industri, Amdal,

dan persetujuan lainya yang diperlukan dari

instansi teknis terkait.

2. Copy Akte Pendirian PT, Koperasi atau Yayasan yang disahkan pejabat berwenang.

3. Copy bukti kepemilikan atau penguasaan bangunan/ tempat/ kawasan yang memiliki batas-batas (pagar pemisah) yang jelas/ SK domisili.

4. Copy NPWP, penetapan PKP dan SPT Tahunan PPh WP Badan tahun terakhir.

5. Peta, denah lokasi/tempat yang akan dijadikan KB yang telah diijinkan oleh Pemda.

6. Denah, site-plan lokasi/tempat yang akan diusahakan sendiri sebagai PDKB.

7. Daftar isian seperti Lampiran IA Skep Dirjen Bea dan Cukai No.Kep-63/BC/1997 tanggal 25 Juli 1997.

8. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi KB yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan yang mengawasi

KB (bagi pengusaha yang telah memiliki

bangunan fisik).

B. Persetujuan sebagai PDKB diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pengusaha dalam waktu 14 hari sebelum memulai kegiatan agar mengajukan permohonan melalui PKB dengan menggunakan

contoh seperti lampiran II Kep Menkeu No.291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 dan melampirkan :

1. Copy bukti kepemilikan/penguasaan perusahaan industri di KB dilampiri surat rekomendasi dari PKB.

2. Copy Persetujuan Usaha Industri dan persetujuan lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait.

3. Copy Akte Pendirian PT, Koperasi atau Yayasan yang disahkan pejabat berwenang.

4. Copy NPWP, Penetapan PKP dan SPT Tahunan PPh WP Badan tahun terakhir.

5. Denah, site-plan lokasi/tempat yang akan diusahakan sebagai PDKB.

6. Saldo bahan baku, bahan dalam proses, barang jadi, barang modal dan peralatan pabrik.

7. Foto/Brosur/Katalog/Contoh barang jadi hasil olahan yang akan diproduksi di PDKB.

Satu Tanggapan

  1. Pak saya ingin menanyakan apakah ada peraturan yang mengatur tentang di[perbolehkan atau tidaknya seseorang/kelompok yang sedang bekerja dalam area EPTE, termasuk yang punya Perusahaan/pabrik atau kontaktor yang sedang bekerja?Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas jawaban yang diberikan.

    Penulis :
    Dalam hal kepabeanan, yang di atrur adalah mengenai barang kena pajak dan barang kena cukai. Jadi dalam hal ini hanya barang yang di atur, bukan orangnya / kelompok orang yang bekerja. Bila orang tersebut membawa barang (barang modal, peralatan, peralatan kantor, barang/bahan untuk diolah, dll ) yang berkenaan dengan BKP dan BKC wajib memenuhi tatalaksana kepabeanan. Mudah-mudahan membantu.
    Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: